Pendanaan Penelitian dari Sumber Lain: Ketentuan dan Persetujuan LPDP

Sebuah penelitian kadang membutuhkan dukungan tambahan yang tidak berasal dari komponen bantuan tesis/disertasi LPDP. Namun, menerima dana riset lain ketika menjadi penerima beasiswa memerlukan pembacaan yang cermat terhadap asal dana, mekanisme bantuan penelitian yang digunakan, pernyataan yang ditandatangani, dan persetujuan LPDP.

Mencari dukungan, menjaga pertanggungjawaban. Tulisan ini berangkat dari Bab 6.14 Buku Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa LPDP 2026, berlaku sejak 24 April 2026, dibaca bersama aturan SPTJM pada Lampiran C. Artikel tidak mengasumsikan bahwa semua jenis pendanaan tambahan otomatis diperbolehkan.

Apa yang dinyatakan Bab 6.14?

Bab 6.14, yang berada dalam rangkaian pembahasan mekanisme lumsum, menyatakan bahwa penerima beasiswa diperbolehkan memperoleh Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dari sumber lain jika diperlukan dengan tiga persyaratan:

1. Sumbernya bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Pendanaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan lain di LPDP.
3. Pendanaan mendapatkan persetujuan LPDP.

Ketiganya perlu dibaca bersama, bukan dipilih salah satu. Dengan demikian, informasi bahwa suatu pendanaan bukan APBN/APBD belum cukup untuk menganggapnya boleh diterima tanpa persetujuan LPDP.

Bab 6.14.c menerangkan bahwa permohonan izin dapat dilakukan melalui tiket bantuan dengan melampirkan dokumen keputusan pemberian pendanaan dari sumber selain LPDP atau dokumen pendukung lain yang menyebutkan asal dan besaran dana yang diberikan.

Mengapa mekanisme penelitian perlu diperiksa lebih dulu?

Dokumen panduan memuat ketentuan peralihan pada Bab 6.2: status penetapan awardee sebelum atau setelah 25 Agustus 2022 memengaruhi mekanisme at cost atau lumsum yang berlaku. Karena itu, jangan memperlakukan semua penerima Dana Bantuan Penelitian sebagai berada pada mekanisme yang sama.

Perbedaan naskah SPTJM ini penting. Izin yang diuraikan Bab 6.14 tidak boleh otomatis diasumsikan mengubah atau menggantikan komitmen dalam SPTJM at cost. Jika sedang menggunakan at cost atau berada dalam proses peralihan, minta arahan tertulis melalui LPDP sebelum menerima dukungan tambahan.

Bab 6.2.c juga memiliki persyaratan sendiri ketika awardee yang masih dalam pembiayaan dan belum lulus beralih dari at cost ke lumsum. Peralihan itu bukan proses yang otomatis terjadi karena munculnya calon sumber dana lain.

Dokumen apa yang diperlukan untuk meminta izin?

Berdasarkan Bab 6.14.c, inti lampiran permohonan adalah keputusan pendanaan atau dokumen lain yang dapat menjelaskan asal dan besaran bantuan.

Untuk membantu penyusunan arsip pribadi, redaksi menyarankan memisahkan:

• Identitas pemberi dana sebagaimana tertulis dalam dokumen keputusan.
• Sumber dan besaran dana, termasuk mata uang dalam dokumen asal.
• Tujuan pemberian dan penelitian tesis/disertasi yang berkaitan, jika dinyatakan pada dokumen.
• Periode atau kondisi pemberian yang benar-benar tertulis pada keputusan, bukan perkiraan sendiri.
• Nomor dan tanggal tiket bantuan, lalu jawaban LPDP ketika diterbitkan.

Daftar ini merupakan cara mengorganisasikan dokumen, bukan daftar kelengkapan baru yang diwajibkan Bab 6.14. Apabila perlu dokumen tambahan, ikuti petunjuk LPDP.

Bagaimana urutan praktis permohonan yang selaras dengan sumber?

Langkah yang dapat diambil dari ketentuan Bab 6.14 dan Lampiran C adalah:

1. Pastikan mekanisme Dana Bantuan Penelitian LPDP yang berlaku untukmu serta pernyataan yang telah ditandatangani.
2. Periksa asal dana: khusus ketentuan Bab 6.14, sumber APBN/APBD dikecualikan.
3. Siapkan dokumen keputusan dari pemberi dana atau dokumen pendukung yang memuat asal serta nilai pendanaan.
4. Ajukan permohonan melalui tiket bantuan LPDP dan tunggu keputusan tertulis sebelum mengasumsikan sumber lain itu memenuhi syarat.
5. Simpan persetujuan dan informasi pendanaan aktual, termasuk apabila sumber atau besaran berubah di kemudian hari.

Urutan ini adalah penjabaran praktis redaksi; keputusan resmi tetap mengikuti LPDP. Jangan menampilkan rencana dana tambahan sebagai penerimaan yang sudah pasti hanya karena proposal eksternal diajukan atau telah dinilai oleh pemberi dana.

Bagaimana jika penelitian juga dibantu perguruan tinggi?

Bab 6.20.a.3 meminta surat keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa penelitian tidak dibiayai kampus sebagai salah satu dokumen pengajuan tahap pertama lumsum. Bab 6.20.c juga menyatakan bahwa jika Dana Bantuan Penelitian sudah termasuk Dana/Biaya SPP yang dibayarkan LPDP kepada perguruan tinggi, awardee tidak dapat mengajukan ulang komponen penelitian.

Di sisi lain, Bab 6.14 memang memuat kemungkinan dana penelitian dari sumber selain LPDP dengan izin. Karena itu, jika calon sumber lain justru berasal dari universitas, jangan membuat sendiri pengecualian atas surat keterangan tidak dibiayai kampus atau berasumsi semua bentuk dukungan kampus dapat digabung. Konfirmasikan kasusnya kepada LPDP, dengan membedakan apa yang sudah dibayarkan dalam SPP dan apa yang ditawarkan dari sumber lain.

Panduan tersebut tidak memberi klasifikasi universal bagi seluruh hibah atau fasilitas riset luar negeri. Status tiap sumber dan kesesuaiannya tidak dapat disimpulkan hanya dari nama institusi pemberi dana.

Apakah artikel jurnal atau biaya konferensi bisa diajukan dua kali?

Pembahasan dana penelitian dari sumber lain tidak menghapus larangan pada komponen lain. Bab 8.4.c secara khusus mengecualikan dari Dana Publikasi LPDP paper/artikel yang digunakan dalam seminar/konferensi internasional atau kegiatan lain yang sudah didanai LPDP.

Simpan catatan biaya dan kegiatan menurut komponennya. Pengungkapan pendanaan atau funding acknowledgement harus menggambarkan dukungan aktual, bukan dijadikan dasar untuk mengajukan biaya yang sama berulang kali.

Bagaimana dengan dokumen tahap kedua lumsum?

Bab 6.20.b.4 menyebut dokumen yang menjelaskan pendanaan lain selain APBN/APBD, apabila ada, sebagai salah satu berkas pencairan tahap kedua sebesar 25% untuk mekanisme lumsum.

Persyaratan ini perlu dibaca bersama izin pada Bab 6.14, bukan sebagai petunjuk bahwa awardee boleh baru meminta izin setelah seluruh pendanaan lain diterima. SPTJM lumsum Lampiran C memuat pernyataan meminta izin terlebih dahulu.

Contoh

Ilustrasi Bab 6.14: adanya tawaran dana penelitian dari sumber non-APBN/APBD saja belum cukup untuk menerimanya dalam skema lumsum; awardee masih perlu persetujuan LPDP melalui tiket bantuan beserta dokumen asal dan besaran dana.

Dukungan tambahan memerlukan kejelasan tambahan

Pendanaan penelitian dari sumber lain perlu ditata sebelum diterima sebagai bagian dari rencana biaya. Periksa asal, nilai, mekanisme bantuan, dan persetujuan LPDP agar tidak ada pernyataan yang bertentangan dengan kondisi pendanaan yang sebenarnya.