Izin, Persetujuan, dan Reimbursement LPDP: Memahami Urutan Pengajuan

Izin kegiatan, verifikasi kelengkapan, keputusan nominal, dan reimbursement merupakan tahap berbeda menurut komponen. Artikel ini menyarikan ketentuan Buku Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa LPDP 2026, berlaku sejak 24 April 2026. Informasi khusus suatu komponen tidak berlaku otomatis untuk semua penerima beasiswa.

Empat tahap administratif yang berbeda

Setiap komponen memiliki mekanisme sendiri, tetapi izin kegiatan tidak otomatis sama dengan penerimaan biaya. Fund request adalah pengajuan berkas, sedangkan persetujuan nominal diberikan setelah penilaian sesuai komponen.

Konferensi dan lomba memerlukan izin awal

Bab 7.11.a meminta permohonan persetujuan Seminar/Konferensi Internasional diajukan melalui akun e-Beasiswa paling lambat H-14 saat dalam pembiayaan. Bab 15.9.a–b mengatur izin lomba melalui tiket bantuan serta Lampiran K dengan batas H-14. Pengajuan reimbursement kemudian membutuhkan dokumen sesuai masing-masing bab. Tidak semua izin harus menggunakan format yang sama.

• Pastikan kegiatan memerlukan izin terlebih dahulu.
• Periksa jadwal dan durasi LoG.
• Simpan bukti izin LPDP.
• Kumpulkan invoice, bukti bayar, dan dokumen pelaksanaan sesuai komponen.

Mengapa status nominal sementara berbeda?

Bab 6.11.g menjelaskan bahwa pengajuan penelitian dapat memperoleh persetujuan sementara dengan nominal Rp1 pada e-Beasiswa setelah pemeriksaan kelengkapan. Penilaian isi dan pengumuman nominal yang disetujui berlangsung pada tahap berikutnya. Jadi nilai tersebut bukan keputusan final yang dapat dipakai untuk menganggap dana telah tersedia.

Sesudah kegiatan

Bab 7.11.b dan Bab 15.9.d mengatur dokumen reimbursement setelah kegiatan. Jika pengeluaran tidak termasuk komponen yang disetujui, keberadaan invoice tidak dengan sendirinya menciptakan hak penggantian. Baca checklist konferensi/publikasi untuk rincian dokumen.

Contoh

Bab 15.10 memuat kasus resmi peserta yang memenangkan lomba internasional tetapi tidak meminta izin sebelumnya; jawaban LPDP menyatakan dana lomba tidak dapat dicairkan tanpa izin.