INDONESIA DARI JAUH · ESAI EDITORIAL

Harga yang Murah, Kerja yang Tak Terlihat

Dari Groningen, membaca ulang harga makanan di Indonesia dan Belanda: di antara bahan pangan, ongkos kerja, perlindungan sosial, dan mereka yang bekerja di balik layanan sehari-hari.

Redaksi Kelurahan LPDP Groningen9 menit baca

Di Groningen, satu porsi makan di luar dapat terasa mahal. Di Indonesia, kita mungkin terbiasa memesan makanan siap santap dengan uang yang sama. Kita menyebut satu tempat mahal, tempat lain murah. Tetapi harga di kasir hanya menunjukkan apa yang dibayar pembeli—belum tentu seluruh ongkos yang ditanggung orang-orang di baliknya.

Mengapa perbedaan harga itu bisa begitu jauh? Benarkah bahan makanan di Indonesia selalu jauh lebih murah? Atau kita sedang membandingkan dua sistem kerja, usaha, dan daya beli yang berbeda?

Ada pertanyaan yang lebih sulit daripada menghitung konversi euro ke rupiah: bila makanan terasa terjangkau bagi pembeli, apakah ia juga cukup menyejahterakan orang yang memasak dan mengantarkannya?

Indonesia · Februari 2026

87,74 juta

Penduduk bekerja pada kegiatan informal menurut BPS.

Belanda · Juli 2026

€14,99

Upah minimum bruto per jam bagi pekerja usia 21 tahun ke atas.

Horeca Belanda · 2025

€27

Rata-rata biaya tenaga kerja per jam kerja menurut CBS, dibulatkan.

Harga bahan tidak otomatis menjelaskan harga sepiring makanan

Sebuah porsi nasi goreng bukan sekadar beras, minyak, telur, dan bumbu. Ada waktu memasak, tenaga mencuci, tempat berjualan, listrik, alat, pajak, kemasan, ruang untuk risiko makanan tak terjual, dan margin usaha. Perbedaan aturan kerja dan cara usaha dijalankan dapat membuat dua masakan yang serupa memiliki harga jual yang berbeda.

Karena itu, perbandingan viral antara harga beras supermarket Eropa dan Indonesia perlu dibaca hati-hati. Jenis beras, mutu, ukuran kemasan, promosi, pajak, serta waktu pengambilan harga harus disejajarkan. Harga minyak bunga matahari di Belanda juga tidak dapat langsung mewakili minyak sawit di Indonesia. Membandingkan nasi goreng restoran dengan warung kaki lima sama berisikonya bila porsi dan layanan berbeda.

Di Indonesia, jutaan orang bekerja di luar hubungan kerja formal

Badan Pusat Statistik mencatat 87,74 juta penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Februari 2026, dibandingkan 59,93 juta pada kegiatan formal. Sekitar 59,42 persen penduduk bekerja berada di sektor informal. Ini adalah proporsi penduduk bekerja, bukan proporsi seluruh angkatan kerja.

Angka tersebut bukan bukti bahwa semua pekerja informal miskin. Pengusaha mandiri bisa berhasil dan produktif. Namun keberagaman itu justru alasan untuk bertanya lebih rinci: siapa yang menanggung biaya hari tanpa penjualan, sakit ketika tidak bisa bekerja, atau perawatan kendaraan yang dipakai mencari nafkah?

GRAFIK 01

Hampir enam dari sepuluh pekerja berada di sektor informal

Informal
59,42%87,74 juta
Formal
40,58%59,93 juta

Persentase dihitung dari dua jumlah pekerja terbitan BPS; yang dimaksud adalah penduduk bekerja, bukan seluruh angkatan kerja.

Sumber: BPS, kondisi Februari 2026

GRAFIK 02

Jumlah pekerja formal dan informal sama-sama bertambah

Informal

2025
86,58
2026
87,74

Formal

2025
59,19
2026
59,93

Satuan: juta orang

Angka dalam juta penduduk bekerja; panjang batang mengikuti skala 0–100 juta. Perubahan jumlah pekerja bukan ukuran perubahan pendapatan atau kualitas pekerjaan.

Sumber: BPS, Februari 2025 dan Februari 2026

Grafik kedua menunjukkan bahwa jumlah pekerja formal dan informal sama-sama bertambah dari Februari 2025 ke Februari 2026. Pertumbuhan jumlah orang yang bekerja tidak serta-merta berarti kualitas pendapatan dan perlindungan mereka ikut meningkat. Untuk memeriksanya dibutuhkan data penghasilan, jam kerja, biaya pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Di Belanda, upah pekerja adalah bagian dari biaya usaha

Mulai 1 Juli 2026, pemerintah Belanda menetapkan upah minimum bruto €14,99 per jam untuk karyawan usia 21 tahun ke atas. Ini batas hukum yang berlaku pada hubungan kerja tercakup, bukan angka yang otomatis diterima semua pekerja lepas atau kurir.

Sementara itu, Statistics Netherlands (CBS) melaporkan rata-rata biaya tenaga kerja pemberi kerja di sektor horeca—hotel, restoran, dan kafe—sekitar €27 per jam kerja pada 2025. Ini mencakup upah dan komponen biaya pemberi kerja, bukan gaji bersih yang masuk ke rekening pekerja.

GRAFIK 03

Harga layanan membawa biaya tenaga kerja, bukan gaji saja

Upah per jam kerja

€22,40

Komponen pemberi kerja

€4,80

Sebagai konteks berbeda, upah minimum legal Belanda mulai 1 Juli 2026 adalah €14,99 bruto per jam bagi usia 21+; angka itu tidak boleh langsung disamakan dengan biaya rata-rata 2025.

Komponen CBS 2025 untuk industri horeca Belanda: €22,4 upah serta €4,8 iuran/komponen biaya pemberi kerja, sekitar €27,2 per jam kerja. Ringkasan CBS membulatkannya menjadi €27. Ini angka rerata sektor, bukan biaya membuat satu porsi makanan.

Sumber: CBS, De arbeidsmarkt in cijfers 2025, tabel 5.8

Dua angka tadi tidak mengungkap berapa ongkos tenaga kerja untuk sepiring nasi goreng. Tetapi keduanya mengingatkan bahwa tenaga manusia mempunyai harga ekonomi yang sering tidak tercetak pada daftar menu. Harga akhir juga dipengaruhi produktivitas, sewa, energi, skala usaha, pajak, dan permintaan. Upah penting; ia bukan satu-satunya penjelasan.

Cepat sampai, murah dibayar. Bagaimana kondisi kurirnya?

Platform digital membuat pemesanan makanan jauh lebih mudah. Biaya yang terlihat di layar, bagaimanapun, bisa dipengaruhi diskon, pembagian promosi, ongkos operasional mitra, dan persaingan. Pendapatan per pesanan pun tidak sama dengan penghasilan bersih setelah bahan bakar, perawatan kendaraan, data internet, dan waktu menunggu.

Fairwork Indonesia Ratings 2025 mengevaluasi sepuluh platform melalui telaah dokumen dan wawancara, termasuk 80 pekerja di Jakarta pada Januari–Maret 2025 menurutpenjelasan tim peneliti. Tidak ada platform yang memperoleh skor lebih dari 2 dari maksimum 10 untuk bukti pemenuhan prinsip kerja layak yang dinilai.

GRAFIK 04

Apakah pekerjaan di balik layanan sudah layak?

Skor Fairwork bukan rata-rata penghasilan, melainkan jumlah ambang bukti standar kerja yang terpenuhi (maksimum 10). Tiga platform lain dalam studi tidak memperoleh skor terverifikasi (tanda “–” dalam laporan), bukan otomatis bernilai nol. Hasil Jakarta tidak mewakili semua pekerja platform Indonesia.

Sumber: Fairwork Indonesia Ratings 2025; studi pada 10 platform

Skor rendah merupakan alasan untuk meneliti hak dan perlindungan pekerja lebih serius. Ia bukan bukti bahwa setiap pengantaran murah disubsidi oleh kurir, atau bahwa semua pekerja platform memperoleh penghasilan yang sama.

Belanda pun berhadapan dengan pertanyaan tentang status pekerja platform. Pada 24 Maret 2023, Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) mempertahankan putusan bahwa para kurir Deliveroo dalam perkara tersebut mempunyai hubungan kerja karyawan. Perdebatan mengenai perlindungan kerja tidak berhenti di perbatasan negara kaya.

Murah menurut kurs, belum tentu terjangkau menurut gaji

Seorang awardee yang menerima dana hidup dalam euro dapat memandang harga makanan Indonesia sebagai sesuatu yang sangat murah. Tetapi pekerja yang memperoleh penghasilan dalam rupiah menghadapi ukuran yang berbeda: berapa jam ia perlu bekerja untuk membeli makanan, membayar tempat tinggal, dan memenuhi kebutuhan keluarga?

Mengubah seluruh harga menjadi euro hanya mengukur nilai tukar nominal. Perbandingan kesejahteraan seharusnya juga memperhitungkan daya beli, jam kerja, kebutuhan rumah tangga, dan komposisi pengeluaran. Karena itulah statistik harga dan purchasing power paritymelayani tujuan analitis yang tidak sama.

Siapa sesungguhnya membayar selisihnya?

Gagasan tentang subsidi yang tak terlihat dapat membantu memunculkan pertanyaan: adakah biaya dan risiko kerja yang berpindah dari perusahaan atau konsumen ke usaha mikro, pekerja mandiri, atau kurir? Tetapi istilah itu adalah metafora editorial, bukan temuan besaran subsidi yang sudah dihitung.

Pemerintah juga berperan dalam harga pangan melalui kebijakan pasokan dan stabilisasi. Usaha kecil dapat menjual murah berkat produktivitas atau biaya tetap yang lebih rendah. Platform dapat menanggung sebagian promosi. Menganggap semua makanan murah sebagai hasil upah yang ditekan sama kelirunya dengan menganggap harga murah selalu bukti ekonomi yang sehat.

Mungkin pertanyaan kita bukan hanya mengapa makanan di Groningen terasa mahal. Melainkan, apakah makanan yang kita sebut murah di Indonesia juga terjangkau bagi mereka yang memasak dan mengantarkannya?

Dari Groningen, kita bisa merindukan kemudahan hidup di Indonesia tanpa berhenti memikirkan manusia yang membuatnya mungkin. Kita bisa menghargai perlindungan pekerja di Belanda tanpa mengabaikan biaya hidup yang memberatkan sebagian rumah tangga.

Keterjangkauan yang berkelanjutan mestinya tidak memilih antara pembeli dan pekerja. Ia mengajak keduanya memperoleh tempat dalam perhitungan yang sama. Di situlah harga menjadi lebih dari angka: ia adalah cara kita membagi nilai sebuah pekerjaan.

Sumber dan batas pembacaan

Artikel ini adalah sintesis data sekunder dan refleksi editorial, bukan studi perbandingan keranjang harga yang representatif atau pembuktian kausal. Data lintas tahun tidak diperlakukan sebagai satu sampel yang sama.

Kebersamaan awardee LPDP Groningen

TULISAN & OPINI AWARDEE

Pengamatan bisa menjadi awal percakapan yang lebih luas.

Punya data, pengalaman, atau sudut pandang lain tentang hidup di Belanda dan Indonesia? Bagikan untuk ditinjau redaksi.